Pengantar:Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) pada 17 Juni 2025 telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam suratnya, Mualem meminta penyelesaian atas penguasaan tanah Blang Padang oleh TNI Angkatan Darat melalui Kodam Iskandar Muda sejak 2003, ketika Pusat memberlakukan darurat militer di Aceh.
Dalam surat itu, Mualem menyebut Blang Padang merupakan tanah wakaf yang diberikan sejak masa Sultan Iskandar Muda kepada Masjid Raya Baiturrahman.
Dalam hukum Islam, tanah wakaf adalah milik Allah yang dikelola oleh nazir; dalam hal ini, Masjid Raya sebagai pengelola yang sah.Upaya untuk mengembalikan tanah itu ke nazir wakaf sudah dilakukan sejak lama oleh sejumlah Gubernur Aceh, dari era Irwandi hingga Nova Iriansyah.
Namun selalu terbentur klaim administratif dari militer bahwa tanah tersebut adalah tanah negara.
Pemerintah Aceh pun sempat kehilangan pijakan hukum, karena tak memiliki dokumen kepemilikan formal.
Namun sejarah menemukan jalannya. Dalam penelusuran ke negeri bekas penjajah masa Nova Iriansyah, Pemerintah Aceh berhasil menemukan peta Belanda tahun 1875 yang menunjukkan bahwa Blang Padang bukanlah tanah taklukan kolonial.
Belanda, sebagaimana biasa, menandai tanah yang mereka kuasai dengan bendera.
Tapi di Blang Padang, tidak satu pun bendera dikibarkan. Mengapa? Karena bahkan penjajah pun mengakui bahwa tanah itu adalah tanah wakaf.
Maka lahirlah surat Gubernur Aceh kepada Presiden.
Di dalamnya, Mualem menyodorkan peta-peta kolonial, dokumen sejarah, dan narasi moral: tanah ini milik umat, bukan milik negara, apalagi militer.
Dan saya mencoba membayangkan—seandainya Presiden Prabowo benar-benar menulis balasan secara personal dan menggugah—apa yang akan beliau sampaikan? Saya menyusun surat ini secara imajiner—berbasis fakta sejarah, hubungan personal, dan visi kebangsaan yang diyakini keduanya.
Inilah Surat Imajiner Presiden Prabowo kepada Gubernur Muzakir Manaf tentang Tanah Wakaf Blang Padang. Semoga ia menjadi ruang perenungan bersama: tentang warisan, tentang keadilan, dan tentang bagaimana negara semestinya memperlakukan tanah umat.
Saudaraku Muzakir Manaf, Gubernur Aceh yang saya hormati,
Saya menerima dan membaca dengan saksama surat yang Saudara kirimkan tertanggal 17 Juni 2025, tentang permohonan pengembalian tanah wakaf Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman. Surat itu tidak hanya mengabarkan masalah administrasi aset, tetapi mengetuk sisi terdalam nurani saya sebagai seorang manusia, sebagai Presiden Republik Indonesia, dan sebagai sahabat seperjalanan dalam sejarah panjang bangsa ini.Saya mengenal Saudara bukan hanya sebagai Gubernur Aceh hari ini, tetapi juga sebagai pejuang yang dahulu berada di jalan yang berbeda dengan saya. Kini, kita berdua dipertemukan dalam satu panggilan sejarah: menjaga perdamaian, merawat keadilan, dan menjadi jembatan antara luka masa lalu dan harapan masa depan.Ketika saya berdiri di hadapan Presiden Rusia Vladimir Putin pada forum internasional bulan lalu, saya menyampaikan bahwa perdamaian Aceh adalah bukti bahwa rekonsiliasi bisa dicapai tanpa saling mengalahkan, tapi saling memuliakan. Perdamaian ini tidak jatuh dari langit; ia tumbuh dari keberanian dua pihak untuk saling menghormati dan mempercayai. Saya sebutkan juga bahwa sekarang Anda adalah sahabat saya dan terpilih sebagai Gubernur Aceh.
Blang Padang adalah bagian dari sejarah Aceh yang hidup. Jika benar tempat itu adalah tanah wakaf yang diamanahkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya, maka itu bukan sekadar tanah—tetapi warisan spiritual, kultural, dan moral yang mesti kita jaga bersama.
Bahwa sejak 2003, tanah itu berada dalam penguasaan TNI karena status Darurat Militer, dan bahwa sebelumnya telah ada upaya dari Gubernur Aceh terdahulu namun tertolak karena ketiadaan dokumen, kini Saudara membawa fakta sejarah dari peta tahun 1875 yang menunjukkan Blang Padang tidak pernah dikuasai Belanda.
Fakta bahwa Belanda pun tidak mengklaim tanah wakaf itu sebagai miliknya adalah pesan simbolik yang dalam: jika penjajah bisa menghargai tanah wakaf, maka kita sebagai bangsa merdeka harus lebih sanggup menjaganya.
Saya telah mempelajari kisah inspiratif ketika 200 tahun lalu, seorang ulama asal Aceh bernama Habib Bugak Asyi mewakafkan tanah di Mekkah agar dapat digunakan sebagai tempat tinggal bagi jamaah haji asal Aceh. Amanah itu dijaga turun-temurun oleh Kerajaan Arab Saudi. Kini, setiap jamaah haji Aceh menerima uang saku sekitar Rp8,5 juta, buah dari keberkahan pengelolaan wakaf yang jujur dan visioner.
Kita memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa pengembalian Blang Padang ke fungsi asalnya bukanlah sebuah pengurangan bagi negara, tetapi penguatan keadaban kita sebagai bangsa yang menghormati amanah leluhur dan kedaulatan umat.
Saya memahami bahwa status hukum aset negara bukan perkara sederhana. Tetapi saya juga percaya, bila ada niat baik dan semangat menjaga perdamaian, semua jalan akan terbuka. Saya akan meminta kementerian terkait—termasuk Menteri ATR/BPN, Menteri Agama, Panglima TNI, dan Kepala BWI—untuk segera mempelajari permohonan Saudara dan menyiapkan mekanisme koordinasi yang tertib dan adil.
Karena saya percaya, jika kita berdua pernah mampu menutup babak kelam dengan saling menghormati, maka kita juga mampu membuka lembar baru dengan saling memuliakan.
Terima kasih atas keberanian Saudara menjaga warisan Aceh, dan atas kepercayaan yang Saudara berikan kepada Republik ini. Tidak ada yang perlu dipermalukan dalam upaya mengembalikan marwah. Justru kita semua akan dimuliakan.
Hormat saya,
Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
Surat ini bukan surat asli. Ini adalah surat imajiner yang ditulis Yuswardi A. Suud. Ia adalah wartawan senior yang meliput konflik Aceh dan termasuk salah satu dari tiga wartawan Aceh yang turut menjemput pendiri GAM Hasan Tiro saat transit di Malaysia dalam kepulangan pertamanya dari Swedia ke Aceh usai perjanjian damai MoU Helsinki diteken.
Baru-baru ini ia menulis surat imajiner Gubernur Aceh Mualem kepada Prabowo dalam sengketa empat pulau yang viral dan menarik simpati publik nasional untuk Aceh.
